TENGGARONG – Sorotan terhadap Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Kutai Kartanegara (Kukar) agar tetap netral menjelang pemilu legislatif (Pileg) 9 April mendatang terus mengemuka. Untuk mencegah hal itu, PC PMII Kukar akan membentuk tim investigasi.
Ketua Umum PC PMII Kukar, Muhammad Sulaiman mengatakan, bukan hal yang
tidak mungkin ada oknum jajaran PNS di lingkungan Pemkab Kukar pun ikut
terlibat dalam kampanye salah satu caleg. Hal itu bisa di lihat dari
laporan Panwaslu yang mendapati oknum PNS terlibat dalam kampanye
pemenangan salah satu caleg.
Karena itu, PC PMII Kukar akan mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan PNS dalam kampanye parpol. “Kami akan menyelidiki hal ini, kalau diperlukan kami akan membentuk tim investigasi untuk mendalami hal ini, kemudian jika terbukti terjadi , kami akan melaporkan kepada pihak Panwaslu. Berikutnya Panwas lah yang akan mengambil tindakan,” katanya.
Saat ini, ada regulasi atau aturan yang mengharuskan PNS bersikap netral dalam pemilu dan melarang PNS ikut kampanye. Regulasi ini ada di PP nomor 53/2010 pasal 4 dan kemudian di perkuat lagi UU nomor 8 /2013 pasal 86.
Ia pun mengharapkan, pelanggaran-pelanggaran seperti PNS terlibat dalam kampanye tidak terjadi lagi dan PNS menjaga netralitasnya dalam Pemilu. “Kami mengimbau dan berharap PNS di Pemkab Kukar menjaga netralitasnya sesuai dengan aturan yang ada, sehingga bisa menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil karena momen ini menentukan untuk kita semua dalam 5 tahun kedepan,” ungkapnya.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong bertekat akan terus mengawal jalannya Pemilu. Untuk memantapkan jalannya pengawasan, pihaknya akan memberikan pelatihan pemantauan Pemilu tanpa korupsi kepada seluruh pelajar yang ada di Tenggarong.
“Tentunya HMI adalah bagian tak terepas dari masyarakat semaksimal mungkin mengawal proses demokrasi sehingga meminimalisir segala bentuk pencederaan demokrasi,” kata Ketua HMI Cabang Tenggarong, Arimin didampingi Ketua Bidang Partisipasi Pembanguan Daerah (PPD), Ahmad Risal Bakri kepada Koran Kaltim, pekan tadi.
Tim pemantauan yang dilibatkan dipastikan memiliki pengetahuan dalam hal pemantauan Pemilu. Untuk melancarkan program itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pokja 30.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus dibantu dalam proses ini,” tukasnya. (ami/sab1213)
Karena itu, PC PMII Kukar akan mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan PNS dalam kampanye parpol. “Kami akan menyelidiki hal ini, kalau diperlukan kami akan membentuk tim investigasi untuk mendalami hal ini, kemudian jika terbukti terjadi , kami akan melaporkan kepada pihak Panwaslu. Berikutnya Panwas lah yang akan mengambil tindakan,” katanya.
Saat ini, ada regulasi atau aturan yang mengharuskan PNS bersikap netral dalam pemilu dan melarang PNS ikut kampanye. Regulasi ini ada di PP nomor 53/2010 pasal 4 dan kemudian di perkuat lagi UU nomor 8 /2013 pasal 86.
Ia pun mengharapkan, pelanggaran-pelanggaran seperti PNS terlibat dalam kampanye tidak terjadi lagi dan PNS menjaga netralitasnya dalam Pemilu. “Kami mengimbau dan berharap PNS di Pemkab Kukar menjaga netralitasnya sesuai dengan aturan yang ada, sehingga bisa menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil karena momen ini menentukan untuk kita semua dalam 5 tahun kedepan,” ungkapnya.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong bertekat akan terus mengawal jalannya Pemilu. Untuk memantapkan jalannya pengawasan, pihaknya akan memberikan pelatihan pemantauan Pemilu tanpa korupsi kepada seluruh pelajar yang ada di Tenggarong.
“Tentunya HMI adalah bagian tak terepas dari masyarakat semaksimal mungkin mengawal proses demokrasi sehingga meminimalisir segala bentuk pencederaan demokrasi,” kata Ketua HMI Cabang Tenggarong, Arimin didampingi Ketua Bidang Partisipasi Pembanguan Daerah (PPD), Ahmad Risal Bakri kepada Koran Kaltim, pekan tadi.
Tim pemantauan yang dilibatkan dipastikan memiliki pengetahuan dalam hal pemantauan Pemilu. Untuk melancarkan program itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pokja 30.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus dibantu dalam proses ini,” tukasnya. (ami/sab1213)
No comments:
Post a Comment